BAZNAS DIY MEMPEROLEH PREDIKAT TERBAIK DALAM INDEKS KEPATUHAN SYARIAH (IKS) OPZ TAHUN 2020 TERTINGGI TINGKAT NASIONAL PERINGKAT A

  • Tanggal : 11/12/2020
  • Diposting oleh : Admin

Kepatuhan terhadap hukum syariah merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh organisasi pengelola zakat (OPZ) dalam pengelolaan Dana Zakat mulai dari pengumpulan , manajamen sampai pada tahap penyaluran.

Indeks Kepatuhan Syariah Organisasi Pengelola Zakat (IKSOPZ) merupakan suatu alat ukur ilmiah yang telah dikembangkan oleh Pusat Kajian Strategis BAZNAS bekerjasama dengan Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama RI. IKSOPZ dapat mengidentifikasi dan mengukur secara akurat tingkat kepatuhan syariah OPZ dalam pengelolaan zakat.

Dalam Indeks Kepatuhan Syariah Organisasi Pengelola Zakat (IKSOPZ) terdapat empat dimensi yaitu dimensi manajemen/tata kelola lembaga zakat, pengumpulan dana zakat, penyaluran dana zakat dan dimensi legalitas lembaga zakat.

Dalam dimensi manajemen/tatakelola lembaga zakat terdapat empat variabel yaitu variabel kebijakan atau regulasi syariah umum yang dimiliki lembaga zakat, pengawas syariah yang direpresentasikan dengan keberadaan dewan pengawas atau pertimbangan syariah dalam lembaga zakat, aspek-aspek yang berkaitan dengan amil lembaga zakat terutama profesionalisme amil dan amilat, dan praktek transparansi lembaga zakat yang diukur melalui Indeks Transparansi Organisasi Pengelola Zakat Puskas BAZNAS.

Dalam lingkup Regional Jawa, Bali dan NTB, terdapat 5 provinsi yang memiliki nilai di atas rata-rata regional dan 3 provinsi yang memiliki nilai IKSOPZ di bawah nilai rata-rata regional.

Indeks Kepatuhan Syariah OPZ provinsi di regional Jawa, Bali dan NTB, Provinsi DI Yogyakarta mendapatkan nilai IKSOPZ tertinggi yaitu sebesar 0.66 dan masuk dalam kategori baik dengan peringkat A. Adapun Provinsi Nusa Tenggara Barat,mendapatkan nilai IKSOPZ terendah di regional Jawa, Bali dan NTB yaitu sebesar 0.44 atau masuk dalam kategori cukup baik dengan peringkat B.

Kategori baik dengan peringkat A tidak terlepas dari kontribusi optimal BAZNAS Se- Daerah Istimewa Yogyakarta  dan LAZ pada dimensi regulasi ZIS, pengumpulan, penyaluran dan manajamen pengelolaan ZIS d DIY.

BAYAR ZAKAT