HUKUM ZAKAT PROFESI

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam.Zakat termasuk dalam kategori ibadah pokok seperti shalat, haji, dan puasa yang telah diatur secara tegas dalam Al Quran dan Sunnah Rasul.Zakat juga sebagai amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ummat manusia.Pada dasanya zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Di antara jenis zakat dewasa ini ada yang disebut dengan zakat profesi, yang termasuk  dalam kategori  zakat maal. Menurut Yusuf Al Qardhawi, zakat profesi merupakan al Maal al-Mustafad, yaitu kekayaan yang diperoleh oleh seorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syariat agama. Dengan demikian zakat profesi adalah zakat atas penghasilan yang diperoleh dari pengembangan potensi diri yang dimiliki seseorang dengan cara yang sesuai syariat. Dalam Al Qur’an Surat Al Baqarah : 267 disebutkan yang artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji“.  Hasil usaha di sini bisa dimaknai bermacam-macam termasuk di antarnya adalah dari hasil suatu pekerjaan atau profesi, baik sebagai pegawai negeri, BUMN maupun pegawai swasta. Dengan demikian zakat profesi dikeluarkan dari hasil suatu profesi atau pekerjaan seseorang, seperti dokter, arsitek, notaris, hakim, advokat, dosen, guru, karyawan dan sebagainya.

Zakat profesi merupakan hasil ijtihad para ulama kontemporer, yang awalnya belum dikenal dalam khasanah Islam. Pada zaman Rasululloh zakat profesi belum diberlakukan, mengingat sumber pendapatan profesi tidak banyak dikenal di masa itu. Hal ini berbeda dengan pendapatan dari hasil pertanian, peternakan dan perdagangan yang sudah dikenal dengan baik, sehingga tata cara pengeluaran zakat profesi tidak diatur secara detil dalam nash seperti tipe zakat yang lain. Namun bukan berarti pendapatan dari hasil profesi terbebas dari zakat, karena zakat pada hakikatnya adalah pungutan terhadap kekayaan golongan yang memiliki kelebihan harta untuk diberikan kepada golongan yang membutuhkan.Hal tersebut membutuhkan kesadaran dan pemahaman yang benar bagi ummat Islam tentang pentingnya  implementasi zakat profesi tersebut.

Landasan disyariatkannya zakat profesi dikiaskan atau dianalogikan kepada zakat perhiasan berupa emas, yang nishobnya senilai 85 gram atau zakat hasil pertaniansebesar 5 wasaq atau 652,8 kg gabah setara dengan 520 kg beras/makanan pokok yaitu dibayarkan ketika mendapatkan hasilnya serta dibayarkan dari pendapatan kotor. Dengan demikian hasil profesi yang berupa harta dikategorikan berdasarkan qiyas atas kemiripan (asyabbah), di mana terdapat karakteristik harta zakat yang telah ada ialah dalam bentuk harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang atau harta lainnya. Sedangkan tarifnya adalah dianalogikan kepada zakat emas dan perak yaitu sebesar 2,5 % (dua setengah persen).

Penghasilan profesi dari segi wujudnya berupa uang, sehingga dari sisi inilebih dekat dengan emas dan perak. Oleh karena itu kadar zakat profesi yang diqiyaskan dengan zakat emas dan perak, yaitu 2,5% dari seluruh penghasilan kotor. Adapun zakat dihitung secara langsung, dari 2,5% dari penghasilan kotor yang diterima,  baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Metode ini lebih tepat dan adil bagi mereka yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Contoh ketika seseorang dengan penghasilan Rp 10.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar: 2,5% X 10.000.000=Rp 250.000 per bulan atau Rp 3.000.000 per tahun.

Adapun pembayaran zakat secara umum dan zakat profesi dilakukan melalui lembaga amil zakat yang resmi sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan pelaksanaannya dalam PP No. 14 Tahun 2014, yaitu melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Unit Pengumpul Zakat (UPZ)  BAZNAS yang sudah dibentuk dan disahkan oleh pemerintah. Di tingkat provinsi DIY, pembayaran zakat dapat disalurkan melalui kantor BAZNAS DIY, yang beralamat di komplek kantor wilayah Kemenag DIY di Jalan Sokanandi No. 8 Yogyakarta. Pembayaran zakat juga bisa ditransfer melalui Rek. BRI No. 153101000022309 atau Rek. BSM No. 3091220155 atas nama Baznas DIY. Semoga di bulan suci Ramadhan ini, ummat Islam senantiasa diberikan keberkahan dan kesucian hartanya dengan menunaikan zakat sebagaimana mestinya.

 

*) Penulis adalah ketua Baznas DIY dan sebagai dosen di FH UII Yogyakarta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>