Dasar Hukum & Kelembagaan

Dasar Hukum dan Kelembagaan BAZNAS Tertuang dalam :

A. Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;

B. Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Zakat No.23 Tahun2011;

C. Instruksi Presiden No.03 Tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di kementerian/lembaga, sekretariat jenderal lembaga negara, sekretariat jenderal komisi negara, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah melalui badan amil zakat nasional;

D.Surat Edaran Mendagri No.450.12/3302/BJ tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat;

E. Keputusan Menteri Agama Nomor 186 Tahun 2016 tentang perubahan atas keputusan menteri agama nomor 118 tahun2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi;

F. Surat Edaran Gubernur DIY No.451/2252 tentang gerakan Zakat, Infak, dan Sedekah bagi umat Islam di D.I. Yogyakarta;

G. SE Sekretaris Daerah No.451/1194 tanggal17 April 2010 tentang Pembuatan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan Pelaksanaan Zakat;

H. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan.

I. Peratuan Dirjen Pajak Nomor PER-33/PJ/2011

 

BAYAR ZAKAT