DIALOG INTERAKTIF BERSAMA MQFM - DUGAAN PENYELEWENGAN DANA SOSIAL DI ACT

  • Tanggal : 09/07/2022
  • Diposting oleh : Admin

(Yogyakarta – BAZNAS DIY) Kembali bekerjasama dengan MQFM dalam Bincang Sudut Pandang, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) DIY berbicara tentang Polemik Dugaan Penyelewengan Dana ACT, sebuah Lembaga Zakat yang mengelola dana umat. (08/07)
Hal ini terungkap berawal dari majalah Tempo yang mereleas berita tentang  lembaga sosial ini yang berhasil mengumpulkan dana dari tahun 2018 - 2020 sebesar 500 Milyard dan dipergunakan untuk membantu bencana alam, pembangunan sekolah ataupun tempat ibadah dan diduga bermasalah penyelewengan dana umat.
Namun dana yang terkumpul, terdapat potongan 23% dari total donasi yang masuk ke ACT (Aksi Cepat Tanggap) yang dipergunakan untuk operasional lembaga seperti gaji petinggi ACT sebesar Rp. 250 juta rupiah dan mendapatkan fasilitas mobil mewah.
Saat ini PPATK telah membekukan sebanyak 60 rekening lembaga ACT, dan Kementerian Sosial juga telah mencabut izin lembaga ini.
Menanggapi hal tersebut, H. Ahmad Lutfi, SS.,MA., mengungkapkan, “Kami merasa kaget mendengar adanya lembaga filantrophy yang terendus melakukan praktik seperti itu. Namun kami juga mempunyai prinsip praduga tidak bersalah terhadap ACT ini. Namun, selayaknya sebagai lembaga filantrophy selayaknya tidak hidup secara hedonis. Dan tentunya kami berharap klarifikasi kebenaran berita ini dari pihak-pihak terkait.”
Penyelewengan-penyelewengan ini tentunya berkaitan dengan sistem yang dibangun lembaga ACT, seperti laporan-laporan keuangan, audit keuangan, dan audit syari’ah. Dan setiap tiga bulan sekali, mestinya lembaga ini melaporkan pengelolaan dana ke Kementerian Sosial. Sementara itu, posisi ACT ini sebagai lembaga donasi yang mendapatkan izin dari Kementerian Sosial. Selain itu, lembaga ini membuat izin untuk mengelola ZIS (Zakat Infak dan Sedekah) dan mendapatkan izin dari Kementerian Agama. Konsekuensinya, lembaga ini mempunyai kewajiban melaporkan pengelolaan ZISnya, dan harus di audit keuangan dan audit syari’ah. Terkait dengan kasus ini, lebih ke lembaga yang mengelola dana sosial kemanusiaan, lanjut Wakil Ketua IV BAZNAS DIY.
Menurut Supriadi, Kepala Pusat Pemberdayaan Kemitraan APUPPTPPATK, berdasarkan hasil penelusuran data base tentang lembaga sosial ACT, menemukan adanya transaksi yang dikelola untuk bisnis, dan dalam berbisnis tentunya bisa untung dan bisa rugi.
Selain itu, adanya temuan aliran dana ke yayasan lain yang berafiliasi dengan ACT, dan adanya aliran dana ke luar negeri yang terindikasi atau diduga sebagai kegiatan teroris. (Mie)
 
 
BAYAR ZAKAT